Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menyesalkan pemotongan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2018.

Hal tersebut diungkapkanya disela-seal rapat kerja dengan Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (08/06). 

“Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena pemerintah baru saja menyampaikan adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen. Mengapa malah dipotong, apakah semuanya dilarikan untuk infrastruktur atau pemerintah tidak memperhatikan elemen lainnya,” kata Dave seraya menjelaskan bahwa kebutuhan Kominfo saat ini tinggi di tengah banyaknya persoalan siber. 

Apalagi, kata Dave, Kominfo perlu memperluas jaringan telekomunikasi terutama di daerah perbatasan, juga akan dibentuknnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merupakan peleburan dari Direktorat Keamanan Kominfo dan Lembaga Sandi Negara yang belum jelas penganggarannya.  

Maka dari itu, Politisi asal dapil Jabar VIII itu berharap adanya evalusi, sebab pagu anggaran yang disampaikan Kominfo masih akan dibawa ke Badan Anggaran untuk digodog kemudian dikembalikan ke Komisi I untuk diputuskan. “Prosesnya belum final, Komisi I akan perjuangkan agar ada peningkatan RKA-KL di Kominfo,” ungkap politisi fraksi Golkar tersebut.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I Sjariffudin Hasan yang mempertanyakan pemotongan anggaran di hampir semua mitra Komisi I.  “Menkeu optimis 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen, tapi kenapa dilakukan pemotongan anggaran. Harus ada penjelasan dari pemerintah,”katanya seraya menjelasakan pemotongan anggaran, akan mempengaruhi kinerja Kominfo. Perlu ada koordinasi kembali agar anggaran Kominfo naik. (ria,mp) foto: Azka/od.